Tentang LMND

LMND ADALAH PERSATUAN

       “…Menyusul tertangkapnya ‘hadiah terbesar’ (istilah pemerintah AS untuk Indonesia setelah Bung Karno jatuh dan digantikan oleh Soeharto),” demikian hasil penelitian Dr. Brad Sampson, saat meraih PhD dari Northwestern University AS. Sebagaimana yang dikutip oleh Jhon Pilger dalam buku dan film dokumenternya “The New Rules of the World”, hal tersebut menandai proses penjajahan gaya baru dalam perundang-undangan dan kebijakan terhadap bangsa Indonesia oleh VOC “berbaju baru” atau Neoliberalisme.

Kondisi ini bermula pada November 1967, ketika para ekonom Orde Baru yang dikenal dengan sebutan The Barkeley Mafia, dipimpin oleh Prof. Widjojo Nitisastro, menghadiri konferensi istimewa bersama para pengusaha dan kapitalis paling berkuasa di dunia seperti David Rockefeller di Jenewa, Swiss, dengan disponsori The Time-Life Corporation. Melalui Konferensi tersebut, kekayaan alam Indonesia dibagi-bagikan kepada perusahaan-perusahaan minyak dan bank asing, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel. Sebagai tindak lanjut, Orde Baru mengeluarkan UU Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Sejalan dengan proses stabilisasi ekonomi yang ramah dan baik hati terhadap “perampokan sumber daya” alam Indonesia, stabilisasi politik dengan mengedepankan pendekatan keamanan melalui represifitas menjadi metode utama Orde Baru dalam menghadapi protes dan kritik yang muncul dari rakyat.

Gerakan mahasiswa, setelah memperoleh pengalaman perjuangan dari pendahulunya yang melakukan perlawanan terhadap kebijakan Soeharto dengan kekuatan kampus, mengalami kemunduran paska diberlakukannya kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kampus (NKK/BKK) pada tahun 1978 (membubarkan dan melarang keberadaan alat perjuangan mahasiswa intra kampus yaitu Dewan Mahasiswa); secara perlahan namun pasti Gerakan Mahasiswa akhirnya menemukan format baru dalam pergerakannya.

Sesuai gerak dialektika materi sejarah, setiap penindasan akan menciptakan bentuk perlawanannya. Dalam situasi represi dan control ketat aparat birokarsi kampus dan tentara (berdirinya Resimen Mahasiswa/Menwa ditiap gerbang kampus) yang memagari ruang geraknya, gerakan mahasiswa tidak kehilangan akal.

Berawal dari diskusi dari kos ke kos, kemudian melahirkan kelompok-kelompok diskusi (kelompok study) di kampus-kampus. Dari kelompok-kelompok diskusi tersebut, gerakan mahasiswa mulai menggandeng kekuatan rakyat melalui dengan jalan mengirim kader-kader kelompok study ke sektor rakyat (buruh, tani dan kaum miskin kota).

Selanjutnya gerakan mahasiswa mulai membentuk komite solidaritas perjuangan dan komite-komite aksi di kampus dan kota atau membangun komite solidaritas seperti Kelompok Solidaritas Korban Pembanguan Kedung Ombo (KSKPKO) atau Komite Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat Badega, dll.

Dengan metode perjuangan tersebut gerakan mahasiswa memperoleh pandangan baru bahwa karakter gerakan mahasiswa elitis dan moral force yang membayang-bayangi gerakan mahasiswa pendahulunya, dapat ditanggalkan. Sejak saat itu, gerakan mahasiswa mulai bersatu bersama rakyat yang selama ini diperjuangankan hak-hak dasarnya.

Komite aksi mahasiswa yang tumbuh berkembang dari berbagai kelompok diskusi ini, secara organisasional mengalami kemajuan melalui penyelenggaraan konsolidasi di dalam dan diluar kampus. Di Yogyakarta muncul Forum Komunikasi Mahasiswa Yogyakarta (FKMY), di Surabaya muncul Forum Komunikasi Mahasiswa Surabaya (FKMS), di Manado lahir Forum Komunikasi Mahasiswa Manado (FKMM), dan organ-organ lain di Jakarta, Bandung, Solo, Semarang.

Konsolidasi antar kampus, kota kemudian berlanjut pada level nasional. Pada bulan November 1992, di Cisarua, Bogor, dibentuk organisasi mahasiswa tingkat nasional yang bernama Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi di Indonesia (SMDI) atau Student solidarity for Democracy in Indonesia (SSDI). SMDI merupakan organisasi payung yang mewadahi organ-organ lokal untuk mengurangi sektarianisme dan diletakkan dalam sebuah kesatuan aksi dan kesatuan tindakan politik secara nasional. Secara politik SMDI merupakan jalan strategi kerakyatan gerakan mahasiswa dan secara organisasional dijalankan dalam sebuah aksi yang terencana di bawah kepemimpinan kawan Andi Munajat. SMDI kemudian berganti nama menjadi Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) dalam konferensi pada bulan Agustus 1994 di Jogjakarta. Dari sini, gerakan mahasiswa telah menemukan kekuatannya bersama rakyat yang turut terlibat dalam perjuangan demokrasi dan keadilan social : menumbangkan kekuasaan otoriter, korup dan antek modal internasional (SOEHARTO) pada 21 Mei 1998.

Meski rezim otoriter dan korup, Soeharto, telah berhasil dijatuhkan; sebagian gerakan mahasiswa atau komite aksi yang tumbuh berkembang sejak tahun 90-an menganggapnya hanyalah suatu kemenangan kecil. Kemenangan kecil ini harus menjadi batu loncatan bagi terbukanya sistem Demokrasi Rakyat yang mengakui daulat rakyat sehingga dapat menjadi jalan bagi perwujudan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Mereka menyimpulkan bahwa proses transisi demokrasi pada tahun 1998 masih meninggalkan sisa-sisa kekuatan Orde Baru, belum diadilinya pelaku kejahatan HAM dan KKN Soeharto beserta kroni-kroninya. Sehingga dibutuhkan sebuah organisasi perjuangan yang mampu menjadi alat untuk menuntaskan tujuan reformasi total dari kekuatan orde baru, yaitu sebuah organisasi yang mampu menjadi alat dalam perjuangan sistematis dan terprogram secara nasional. Gerakan mahasiswa atau komite-komite aksi tersebut memandang perlu segera dibangun konsolidasi nasional dalam menghadapi medan perjuangan baru paska kejatuhan Soeharto.

Dimulai oleh konsolidasi 11 komite aksi dari sepuluh kota yang memandang bahwa perlawanan terhadap Soeharto dan Orde Baru harus diarahkan pada terwujudnya revolusi demokrasi sebagai syarat bagi pengakuan hak demokrasi rakyat, terbentuklah sebuah wadah persatuan Front Nasional untuk Reformasi Total (FNRT). Meski usia FNRT tidak berlangsung lama, namun konsolidasi persatuan tersebut dapat memberikan kesadaran baru terhadap makna sejati sebuah organisasi perjuangan yang memiliki daya dan kekuatan berkelanjutan dalam menghadapi setiap perubahan situasi paska kejatuhan Soeharto.

Atas dasar kebutuhan tersebut, beberapa komite aksi yang pernah tergabung dalam FNRT, kemudian menggalang inisiatif untuk melanjutkan konsolidasi dari komite-komite aksi tersebut pada Agustus 1998. Hasil dari konsolidasi baru ini adalah disepakatinya wadah baru yang bernama “Aliansi Demokrasi” (ALDEM). Melalui wadah baru ini, komite aksi yang tergabung dalam ALDEM berhasil menerbitkan sebuah majalah “ALDEM” dan sukses mengalang aksi nasional pada 14 September 1998 dengan tuntutan Cabut Dwi Fungsi ABRI dan Reformasi Total.

“Patah Tumbuh Hilang Berganti”, Akibat hilangnya koordinasi diantara komite aksi tersebut menjelang Sidang Istimewa pada November 1998, eksistensi ALDEM pun tak dapat dipertahankan. Namun, komite-komite aksi mahasiswa, khususnya di Jakarta, tidak mengendurkan perlawanannya dalam menghadang kembalinya sisa-sisa kekuatan Orde Baru yang mencoba kembali mengambil kesempatan pada momentum Sidang Istimewa, November 1998. Pada tanggal 12 November 1998, ratusan ribu mahasiswa dan rakyat bergerak menuju ke gedung DPR/MPR dari segala arah, Semanggi-Slipi-Kuningan. Ini merupakan demonstrasi lanjutan setelah sehari sebelumnya, 11 November 1998, demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang bergerak dari Salemba dibubarkan paksa oleh Pasukan Keamanan Swakarsa (Pamswakarsa) di komplek Tugu Proklamasi.

Pada demonstrasi tersebut, mereka menolak Sidang Istimewa untuk menentukan Pemilu berikutnya dan membahas agenda-agenda pemerintahan yang akan dilakukan. Mahasiswa dan rakyat tidak mengakui pemerintahan ini dan mereka mendesak pula untuk menyingkirkan militer dari politik (Dwi Fungsi ABRI), pembersihan pemerintahan dari orang-orang Orde Baru serta tuntutan pembentukan Pemerintahan Transisi sebagai alat untuk melakukan perubahan system yang radikal dari anasir-anasir dan sisa-sisa kekuatan Orde Baru.

Sementara itu perubahan situasi politik yang begitu cepat mengiringi terjadinya demonstrasi mahasiswa dan rakyat. Gerak situasi politik ini, bagi sebagian kelompok gerakan mahasiswa progresif, dipandang perlu untuk segera dijawab dengan strategi dan metode perjuangan yang selaras dengan kondisi objektif yang berlangsung. Sebagai upaya untuk mempertajam gagasan tentang Pemerintahan Transisi serta langkah-langkah strategis yang berkembang pada saat itu, diselenggarakanlah Rembug Nasional Mahasiswa Indonesia (RNMI) ke I di kampus Udayana, Bali, pada akhir Februari 1999, yang dihadiri sekitar 126 organisasi atau komite aksi mahasiswa.

Sukses dengan konsolidasi pertamanya, selanjutnya diselenggarakanlah RNMI ke II di Surabaya pada Mei 1999. Seiring dengan dinamisnya gerak situasi politik paska Sidang Istimewa November 1998 yang telah menetapkan penyelengaraan Pemilu dipercepat dari 2002 ke 1999, RNMI II memandang penting untuk mengambil sikap dan posisi terhadap Pemilu 1999 yang akan diselenggarakan pada Juni 1999.

Oleh karena alotnya perdebatan pada RNMI II terkait dengan respon Pemilu 1999 yang akan menjadi ajang konsolidasi Orde Baru, RNMI II akhirnya tidak dapat menghasilkan sikap bersama gerakan mahasiswa terhadap Pemilu 1999. Situasi ini kemudian mendorong Front Nasional untuk Demokrasi (FONDASI)-salah satu unsur dalam RNMI- dan terdapat 20 komite aksi didalamnya- untuk memunculkan dirinya dan menyusun langkah diselenggarakannya Kongres Mahasiswa di Bogor pada 9 – 11 Juli 1999.

Dari 20 komite aksi mahasiswa-rakyat, 19 di antaranya sepakat untuk membentuk sebuah organisasi nasional demi terwujudnya kesatuan perjuangan gerakan secara nasional. Organisasi tersebut disepakati dengan namaLiga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, disingkat LMND. Kongres I tersebut dinyatakan bahwa perjuangan LMND merupakan bagian dari perjuangan rakyat Indonesia dalam menghancurkan sistem anti demokrasi sebagai jalan untuk mewujudkan masyarakat demokratis dan berkeadilan sosial. Tujuan ini juga dinyatakan dalam ideologi organisasi yang disebut Demokrasi Kerakyatan, demokrasi yang secara ide dan kenyataan berpihak kepada mayoritas rakyat, yaitu kaum buruh, tani, dan miskin kota.

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) secara organisasi LMND merupakan wadah nasional sekaligus payung dari organ-organ lokal dan komite-komite aksi pasca Kongres Mahasiswa pertama di Bogor. Melalui kepemimpinan Pengurus Pusat Harian (PPH), LMND mulai memperluas keterlibatan organisasi lain termasuk komite aksi kampus  untuk bergabung dengan LMND. Sampai dengan 15 September 1999, dalam “Pernyataan Sikap LMND : RAKYAT BERSATU CABUT DWI FUNGSI ABRI!” yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PPH LMND, Muhammad Sofyian, terdapat 24 organisasi atau komite aksi mahasiswa dan rakyat yang bergabung dalam payung Liga. Organisasi atau komite aksi tersebut adalah sebagai berikut : SMUR Aceh, FOBER Palembang, KMPPRL Lampung, FRASIS Lampung, KOMRAD Jakarta, KB-UI Jakarta, GMIP Bandung, FMD Bandung, KPMU Sumedang, SMS Semarang, KAPRI Purwokerto, KPRP Yogyakarta, SPPR Yogyakarta, ARMY Yogyakarta, DRMS Solo, SMPR Solo, SMPTA Solo, KPRT Jember, ABRI Surabaya, KMM Malang, FM-IST Palu, Fair Total Mataram, RMS Salatiga, Gema Unika Semarang.

1. TENTANG GARIS MASSA DARIPADA LMND

Apakah garis massa daripada LMND itu?

Garis massa daripada LMND adalah suatu garis klas, yaitu garis massa klas proletar. Ini berarti, bahwa garis politik dan garis organisasi LMND itu harus selaras dengan kepentingan massa Rakyat. Jadi menjalankan garis massa daripada LMND berarti bahwa garis politik dan garis organisasi LMND harus berasal dari massa dan kembali kepada massa.

Salah satu perbedaan yang penting antara LMND dengan Organisasi-organisasi mahasiswa borjuis ialah terletak dalam hubungan masing-masing Organisasi itu dengan massa Rakyat.

Organisasi-Organisasi lain berhubungan dengan massa Rakyat untuk mempertahankan penghisapannya terhadap massa. Mereka mencari hubungan-hubungan dengan massa tidak untuk membantu memperjuangkan tuntutan massa melainkan untuk memerintah dan mencari jalan yang sebaik-baiknya guna memenuhi keinginan-keinginan menghisap klas borjuis.

Sedangkan hubungan LMND dengan massa sebagai berikut “LMND harus mencurahkan segenap tenaga dan pikirannya untuk mengabdi kepada Rakyat. LMND harus mengadakan hubungan-hubungan yang luas dengan massa buruh, tani dan semua Rakyat revolusioner lainnya serta terus menerus mencurahkan perhatiannya untuk memperkuat dan meluaskan hubungan-hubungan ini. Tiap anggota LMND harus mengerti, bahwa kepentingan mereka adalah sama dengan kepentingan-kepentingan Rakyat, dan bahwa tanggungjawab terhadap LMND adalah sama dengan tanggungjawab kepada Rakyat”.

Garis massa daripada Organisasi tidak hanya merupakan garis politik dan organisasi bagi LMND, melainkan juga menjadi moral bagi setiap LMND. Bagi LMND, ukuran yang tertinggi untuk semua perkataannya seharusnya ialah, apakah perkataan dan perbuatannya itu sesuai atau tidak dengan kepentingan yang terbesar dari massa Rakyat, dan apakah perkataan serta perbuatannya disokong atau tidak oleh massa Rakyat yang luas.

Setiap massa dapat dibagi atas tiga elemen dilihat dari sudut aktivitasnya. Sebagian yang kecil merupakan elemen maju, yang paling aktif. Sebagian lagi merupakan elemen tengah, yang berdiri di antara aktif dan pasif, sedang bagian yang terbesar terdiri dari elemen yang pasif. Jika dalam suatu persoalan yang dihadapi oleh massa itu, elemen yang pertama saja, atau elemen pertama dan yang kedua saja yang bergerak, itu berarti bahwa bagian terbesar daripada massa belum bergerak, dan tidak akan banyak hasilnya. Oleh sebab itu harus diusahakan supaya massa yang paling belakang itu, yaitu yang merupakan bagian yang terbesar turut bergerak. Jadi melaksanakan garis massa berarti, membantu elemen-elemen yang maju supaya bisa berangsur-angsur melahirkan pemimpin-pemimpin, mendorong elemen tengah hingga menjadi maju, dan selanjutnya mempertinggi kesadaran elemen ketiga atau yang terbelakang hingga melepaskan pasivitasnya dan turut bergerak.

Liga Merupakan Organisasi Yang Mengharuskan Aktif untuk Perluas, Perbesar & Perhebat, Dengan Belajar, Mengorganisir, Bersatu & Berjuang

Harus dipahami oleh seluruh jajaran Anggota LMND khususnya, Pemuda dan Mahasiswa pada umumnya, bahwa Perluas, Perbesar dan Perhebat perjuangan massa hanya bisa dicapai ketika massa pemuda dan mahasiswa belajar, mengorganisir, bersatu dan berjuang. Karenanya, Organisasi-organisasi massa pemuda dan mahasiswa khususnya Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), harus menyadari betul bahwa pekerjaan-pekerjaan belajar, mengorganisir, bersatu dan berjuang adalah hal pokok dalam setiap  aktifitas yang dilakukan.

Belajar bersama massa atas persoalan-persoalan konkret yang dihadapi hingga pada tingkat pemahaman lebih kompleks akan akar persoalan penindasan—imperialisme, feodalisme dan kapitalisme birokrat. Hal tersebut kemudian hanya bisa dijawab ketika kerja-kerja LMND dalam bidang pendidikan dan propaganda terus dilakukan secara Intensif, Massif dan, berkelanjutan, baik secara solid maupun luas ditengah-tengah massa. Merendahkan hati belajar dari massa Rakyat, mengkristalisasi pengetahuan serta pengalaman Rakyat dan mengubahnya menjadi pe­ngetahuan yang teratur (sistematik) menurut tingkatan yang lebih tinggi barulah mereka akan bisa mengambil langkah-­langkah yang tentu untuk mengembangkan ke­sedaran Rakyat dan memberikan bimbingan pada aktivitas-aktivitas Rakyat. Supaya LMND dapat terus belajar dari massa, LMND tidak boleh terpisah dari Rakyat. Jika anggota dan jajaran pimpinan LMND berbuat demikian (terasing dari massa), pengetahuan anggota dan jajaran LMND akan sangat terbatas dan tentu saja  tidak bisa menjadi cerdas, menjadi berpengertian, berkesanggup­an, atau cakap memberikan pimpinan bagi massa. Tanpa meningkatkan belajar bersama massa dan belajar dari massa, maka sulit bagi LMND sebagai organisasi massa mahasiswa untuk bisa mengorganisasikan ataupun memempersatukan dan memperjuangkan hak demokratisnya.

Dengan berlandaskan pada kesadaran bahwa hanya kekuatan massa yang bisa melakukan perubahan, maka pekerjaan Mengorganisasikan massa adalah langkah untuk bisa menghimpun kekuatan massa seluas mungkin. Disinilah peran LMND sebagai alat perjuangan massa untuk mencapai cita-cita perjuangan bersama massa. Hanya massa yang terorganisir dengan baik, dipandu oleh garis politik yang tepat dan di bawah kepemimpinan LMND beserta ketepatanya yang akan bisa melakukan perubahan. Pengorganisasian massa dengan bertopang pada propaganda sekaligus pengorganisasian solid adalah kunci utama dalam mengorganisasikan massa. Menekankan pembangunan basis pokok mahasiswa (Kampus) dengan memadukan kerja propaganda dan pendidikan solid dan luas, pembentukan grup-grup pengorganisasian solid di tingkat kampus menjadi tugas-tugas mendesak untuk membesarkan gerakan massa mahasiswa. Anggota dan jajaran pimpinan LMND harus menaruh perhatian yang teristimewa untuk mengorganisasi elemen­-elemen rakyat khususnya massa mahasiswa untuk aktif sehingga mereka bisa turut mengambil pekerjaan dikalangan massa rakyat luas. Dengan perkataan lain, adalah untuk menghimpun massa seluas mungkin maka elemen-elemen yang aktif harus diorganisasi. Jika massa belum sadar, LMND harus tahu bagai­mana membuka pikiran mereka dan begitu juga bagaimana menantikan mereka. Jika kita tidak mau menunggu tetapi maju dengan keadaan dengan jumlah kecil dengan elemen-elemen yang ada dan aktif mengikuti dibelakang kita, maka anggota dan jajaran pimpinan LMND akan mengasingkan diri kita sendiri dari massa dan berakhir dengan kekeliruan dan kegagalan.

Bersatu nya anggota beserta jajaran pimpinan LMND bersama massa rakyat Indonesia sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk memajukan perjuangan rakyat untuk menyatukan berbagai potensi dari gerakan rakyat yang terfragmentasi di berbagai organisasi, tuntutan, orientasi perjuangan yang semata-mata bersifat lokal dan sektoral. Penyatuan potensi dari seluruh kekuatan gerakan rakyat adalah tuntutan bagi perjuangan melawan dominasi imperialisme dan sisa-sisa feodal serta perebutan seluruh hak-hak demokratik rakyat. Oleh karena itu persatuan dan politik front nasional adalah kebutuhan mendesak bagi gerakan rakyat untuk dapat secara efektif melawan kekuatan kapitalis monopoli dan tuan-tuan tanah dan kakitangannya di dalam negeri yaitu kapital birokrat dengan seluruh agenda kepentingannya.
Selanjutnya, Berjuang bersama massa mahasiswa dan rakyat semesta setelah kesadarannya, terorganisasikan dan bersatunya dalam sebuah persatuan massa rakyat, adalah langkah untuk keluar dari segala persoalan yang dihadapi massa. Dengan memberikan contoh kenyataan perubahan nyata atas perjuangan massa, hanya dengan memberikan contoh-contoh yang demonstratif (yang njata) kepada massa, LMND bisa men­dorong mereka untuk berjuang untuk memperoleh pengalaman perubahan nyata atas perjuangan bersama massa guna memperkuat pedoman-pedoman bagi LMND atas kebenaran terhadap pembelajaran, pengorganisasian dan persatuanya, Karena hanya dengan jalan berjuang bersama massa, tuntutan-tuntutan massa bisa diperjuangkan. Untuk itulah perubahan disebut “karya massa”.

DEMNAS Sebagai Garis Politik Perjuangan Atas Negeri Indonesia Yang Masih Setengah Jajahan dan Setengah Feodal (SJSF)

Perjuangan rakyat saat ini adalah Perjuangan Demokratis Nasional. Yaitu perjuangan bersifat Demokratis untuk menghancurkan secara politik dan ekonomi serta budaya penindasan Feodalisme. Bersifat  Nasional untuk menghancurkan secara politik, ekonomi dan budaya dari penghisapan Imperialisme. Perjuangan demokratis nasional adalah perjuangan yang dilandasi adanya persamaan kepentingan antara klas buruh, kaum tani dengan klas burjuasi (kecil dan menengah) untuk menumbangkan feodalisme sebagai syarat untuk mendapatkan kebebasan, baik dari penindasan feodalisme maupun dari imperialisme.
Perjuangan demokrasi nasional adalah perjuangan untuk mewujudkan Masyarakat Demokrasi Rakyat. Masyarakat demokrasi rakyat adalah masyarakat memiliki watak demokrasi baru. Yaitu suatu tatanan masyarakat yang bertolak kepentingan seluruh rakyat yang anti-feodalisme dan anti imperialisme.

Dikatakan “demokrasi baru” karena prinsip-prinsip demokrasi yang dibangun secara jelas berbeda dengan prinsip-prinsip “demokrasi lama”, yang dimonopoli borjuasi, kental dengan kontradiksi, dan hanya menjadi alat legitimasi untuk menindas rakyat biasa. Yang dimaksud dengan demokrasi lama adalah konsekuensi dari perjuangan revolusi demokratik yang dilakukan oleh kaum tani—di bawah dominasi kelas burjuasi—untuk menghancurkan hubungan produksi atau kekuasaan feodalisme.

Rakyat harus mengintensifkan dan mengembangkan  perjuangan demokratis di perdesaan dan gerakan anti imperialisme di perkotaan. Perjuangan yang demikian harus mampu menyatukan massa rakyat  terhisap dan tertindas dalam memperjuangkan hak-hak demokratisnya. Oleh karena itu, perjuangan harus didasarkan pada pemahaman atas situasi kongkret, yakni krisis saat ini, sehingga menetapkan tuntutan,cara, dan taktik berjuang yang mampu menghimpun dan memobilisasi massa rakyat sebesar-besarnya.

Perjuangan ini ditujukan tercapainya perbaikan-perbaikan (reform) penghidupan massa melalui perjuangan yang terorganisasi, lalu menghimpun seluruh capaian tersebut bagi peningkatan kesadaran politik dan perjuangan lebih lanjut untuk mencapai pembebasan sejati. Pendidikan politik di seluruh organisasi massa harus digiatkan dengan memperhatikan tingkat perkembangan kesadaran agar memahami benar krisis yang dialaminya dan jalan keluar perjuangan terbaik untuk meraih pembebasan sejati secara ekonomi, politik, dan kebudayaan.

Dengan demikian, perjuangan rakyat tidak akan pernah berhenti sebagai jawaban terhadap krisis kronis yang semakin memburuk dan menyengsarakan rakyat. Rakyat harus bersatu dalam perjuangan bersama melawan tindasan, pasifikasi, pembodohan,dan penghisapan yang semakin menjadi-jadi.

Menggalang front persatuan luas dengan berbasis aliansi pokok klas buruh dan kaum tani , yang memiliki watak dan program anti imperialisme dan anti feodalisme. Hanya dengan demikian Front dapat membantu kaum tani dalam perjuangannya melawan kaum feodal untuk mendapatkan tanah serta klas buruh Indonesia mampu berjuang dengan hebat dalam melawan kapitalis monopoli untuk syarat-syarat perbaikan nasib. Inilah syarat untuk terciptanya front anti-feodalisme dari kaum buruh dan kaum tani, sebagai basis dari pada front persatuan nasional yang dipimpin oleh kelas buruh. Tanpa ikut sertanya kaum tani, yaitu 65% dari pada seluruh penduduk yang mayoritas hanya memiliki rata-rata 0,3 ha tanah, front persatuan nasional tidak akan mempunyai daya. Harus senantiasa menjadi pelajaran bagi kita, bahwa sebab pokok dari pada gagalnya revolusi Rakyat tahun 1945 – 1948 adalah karena massa kaum tani yang berpuluh-puluh juga belum dibangkitkan dan ditarik ke dalam revolusi.

Penjabaran dari karakter setengah-jajahan dan setengah-feodal masyarakat Indonesia menjadi dasar obyektif bagi arti pentingnya aliansi dasar buruh dan Petani di Indonesia. Persoalan ini tidak semata-mata hanya didasarkan pada kuantitas jumlah petani dan buruh yang menjadi warga mayoritas negeri ini, namun secara kualitatif menjelaskan sistem ekonomi setengah feodal itu sendiri.

Dibutuhkannya aliansi dasar buruh dan tani, hal ini juga menjelaskan kekuatan kelas dan peranannya dalam perjuangan rakyat secara nasional. Kelas buruh Indonesia menjadi kekuatan pokok gerakan rakyat anti-imperialisme di perkotaan sebagaimana gerakan petani sebagai gerakan anti-feodal di pedesaan sekaligus anti-imperialisme. Berkobarnya perjuangan baik di pedesaan dan perkotaan; atau terbentuknya persatuan yang kokoh antara buruh dan petani di Indonesia tentu menjadi syarat subyektif yang pokok bagi perjuangan rakyat di Indonesia.

Konsistensi berpikir ini juga menyangkut solusi ganda dalam strategi perubahan masyarakat Indonesia. Solusi ganda yang paling bisa menjawab akar masalah masyarakat Indonesia dewasa ini adalah menuju pembangunan industrialisasi nasional yang kuat dan dijalankannya landreform sejati di Indonesia. Keduanya solusi ini persis seperti menjejakkan kedua kaki di kedalaman kenyataan untuk berproduksi dan memenuhi kemandirian atas seluruh kebutuhan domestik rakyat Indonesia. Penjabarannya adalah landreform sejati sebagai fondasi ekonomi yang akan menjamin kedaulatan pangan dan kemajuan masyarakat desa dari situasi kemiskinannya; sedangkan industri nasional yang kuat sebagai roda penggerak kemajuan bangsa sekaligus kemandirian produktifitas nasional yang tidak bergantung lagi kepada bangsa asing (imperialisme). Tanpa salah satu dari keduanya adalah pincang. Dan tanpa kedua-duanya adalah malapetaka bagi rakyat dan bangsa Indonesia, Atas dasar itu, rakyat pasti menang dan meraih demokrasi sejati secara ekonomi, politik, dan kebudayaan.